ManifesT, Malang – Pada Jumat (23/02/2023) lalu, Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) mengadakan kuliah tamu yang mengusung topik “Tantangan Kesatuan Bangsa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024”. Seminar yang diadakan di lantai 1 gedung B FH UB ini menghadirkan Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si, dari Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) sebagai narasumber. Seminar ini diselenggarakan dalam mempersiapkan generasi muda dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
Janedjri M. Gaffar memaparkan bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan kesempatan yang diberikan untuk masyarakat dalam memilih pemimpin, wakil rakyat, atau organ. Sehingga, pemilu harus didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), karena pilihan rakyat-lah yang nantinya akan berdaulat atas negara melalui pergantian pemerintah.
Namun, meski Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme untuk mengelola keberagaman pandangan dan politik, mekanisme ini juga tidak jarang menimbulkan perpecahan dan konflik sosial yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Keberagaman sebagai Identitas Kebangsaan indonesia
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Terdapat 17.503 pulau, 1.360 suku, 726 bahasa daerah, serta berbagai agama, kepercayaan, adat, dan budaya. Konsep keberagaman ini adalah salah satu identitas kebangsaan Indonesia sejak masa kebangkitan nasional dan merupakan konsep yang tidak menghilangkan keberagaman.
Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si, menjelaskan bahwa identitas kebangsaan Indonesia adalah kesatuan ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Lebih lanjut, Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si, menjelaskan bahwa keberagaman merupakan gabungan atas realitas manusia dan realitas sejarah. Dalam realitas sejarah, ditunjukkan bahwa suatu bangsa akan mengalami perang atau konflik kekerasan yang berujung pada kehancuran ketika memaksakan penyeragaman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, upaya meneguhkan kebersamaan dalam keberagaman harus terus dilakukan secara berkelanjutan guna menghadapi tantangan praktik demokrasi di masa depan.
Pemilu dan Pilkada dalam Konsep Keberagaman
Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu instrumen dan ciri utama negara demokrasi. Sebagai salah satu mekanisme dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, Pemilu dan Pilkada bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam pelaksanaannya, Pemilu dan Pilkada harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu yang mengikat seluruh pesertanya, baik penyelenggara, peserta, pemilih, pemerintah, dan segenap warga negara.
Dalam konsep keberagaman, Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme dalam mengelola keragaman pandangan dan aliran politik menjadi dinamika yang mendukung penyelenggaraan negara menuju tercapainya cita-cita nasional.
Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta rasa mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan harus diupayakan. Supaya dalam perhelatannya sebagai kontestasi kekuasaan, Pemilu dan Pilkada tidak menimbulkan perpecahan dan konflik sosial yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Tantangan yang Dihadapi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak
Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak nanti, tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satunya merupakan faktor keberagaman.
“Pemilu di indonesia itu pemilu yang besar dan rumit karena negara kita sangat besar,” jelas Janedri.
Pada faktanya, memang pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar dan terumit di dunia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemilu di Indonesia lebih rumit daripada pemilu Amerika.
“Indonesia dikatakan demokratis karena Indonesia menggunakan sistem multi-partai. Berbeda dengan Amerika yang hanya memiliki 2 partai yaitu partai demokrat dan partai republik,” kata Akbar Rosyid salah satu mahasiswa yang hadir dalam kuliah tamu mengemukakan pendapatnya.
Hal ini disetujui oleh Janedri. Ia menambahkan, bahwa Indonesia merupakan negara yang multipartai sederhana, yang mana terdapat banyak partai.
“Indonesia itu memang benar multi partai, lebih tepatnya multipartai sederhana, dimana banyak partai namun tidak sebanyak itu. Begitulah sistem demokrasi di Indonesia. Sedangkan di Amerika, meskipun hanya dua, tetapi di dalam kedua partai itu memiliki banyak partai,” terang Janedri.
Tidak hanya itu adanya praktik-praktik menyimpang yang dilakukan demi memenangkan pemilu dan pilkada juga menjadi tantangan besar terhadap pemilu di Indonesia. Salah satu praktik yang sering terjadi dalam Pemilu dan Pilkada ialah kampanye hitam dan kampanye negatif.
Menurut Mahfud MD (2020), black campaign atau kampanye hitam adalah perilaku kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik/kontestan lainnya. Sedangkan kampanye negatif atau negative campaign adalah kampanye yang mengemukakan sisi-sisi negatif atau kelemahan faktual tentang lawan politik.
Adanya pragmatisme, politik identitas, politisasi suku, agama, dan ras (SARA), serta politik uang, merupakan contoh-contoh dari praktik menyimpang yang kerap kali terjadi saat Pemilu dan Pilkada.
Peran Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 2024
Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si, berharap dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024 nanti, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dan Pilkada. Walaupun secara formal tingkat partisipasi tidak mempengaruhi legalitas lembaga yang dibentuk melalui pemilu dan pilkada, namun hal tersebut tentu mempengaruhi legitimasi secara sosiologis dan politis.
“Dalam Pemilu dan Pilkada 2024 nanti, saya berharap kalian para mahasiswa untuk tidak golput dan memakai hak suaranya nanti,” ucap Janedri dengan tegas. (jsp/nsy)
