(Malang, ManifesT) — Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (FORMAH PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyelenggarakan gelar wicara bertajuk “Bring Back The Issues Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Jalan Panjang Mencari Keadilan” pada Kamis, 30 November 2023.
Gelar wicara ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) Imam Hidayat, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias, dan Perwakilan LBH Rumah Keadilan Fatwa Azis Wicaksono untuk membicarakan penyelesaian tragedi Kanjuruhan yang hingga kini belum mampu memenuhi rasa keadilan.
BBTI atau Bring Back The Issues sendiri merupakan acara tahunan yang diadakan oleh FORMAH PK untuk mengulik kembali isu-isu hukum yang sudah redup, tetapi belum mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat. Sehingga dalam gelaran Bring Back the Issues kedua yang dilaksanakan pada tahun ini, FORMAH PK konsisten kembali mengambil isu Kanjuruhan sebagai tema pembicaraannya.
Setidaknya terdapat tiga topik utama yang dibahas dalam gelar wicara tragedi Kanjuruhan kali ini, yakni mengenai kesesuaian prosedur hukum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kontroversi yang menyelimuti tragedi Kanjuruhan, serta mengenai adanya keterbelahan pandangan di antara para korban dalam mencapai keadilan.
Dalam salah satu momen diskusi, Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat menyampaikan bahwa kurangnya inisiasi dan kesadaran di antara aparat kepolisian menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan keadilan untuk para korban tragedi Kanjuruhan.
“Hambatan itu ya tidak ada kemauan, tidak ada kemauan baik dari polisi, jaksa, hakim, untuk mengungkap ini secara benar,” jawab Imam menanggapi pertanyaan salah seorang audiens gelar wicara.
Kemudian dirinya juga mengklarifikasikan bahwa koalisi masyarakat sipil sejatinya telah memberikan masukan ataupun rekomendasi, tetapi tetap tidak mampu menggerakkan para penegak hukum yang menangani kasus Tragedi Kanjuruhan untuk menyelesaikan kasus secara tuntas.
Imam Hidayat juga menanggapi paparan dari Fatwa Azis selaku perwakilan LBH Rumah keadilan yang menyatakan bahwa prosedur hukum kasus Kanjuruhan sudah cukup sesuai secara formil dengan ketentuan KUHAP. Menurutnya, prosedur hukum kasus kanjuruhan justru masih sangat jauh dari kata sesuai karena penuh dengan berbagai kejanggalan, seperti tidak dimasukkannya keterangan para korban dalam persidangan dan ketidaksesuaian hasil otopsi dengan keadaan jenazah, yang mana kejanggalan tersebut mengindikasikan terjadinya manipulasi hukum.
“Saya kurang sependapat dengan mas Azis yang kemudian bilang bahwa secara formal sudah terpenuhi, sangat jauh bukan terpenuhi, karena apa, mulai awal proses daripada visum sudah nggak benar. Saksi yang kemudian ketika memberatkan, yang itu memicu ke 338 itu tidak ditampilkan. Jadi memang ada manipulasi, manipulasi hukum. Sesuatu yang salah kemudian menjadi benar ketika itu sudah diputuskan,” terang Imam.
Selain dihadiri oleh narasumber dan peserta mahasiswa, gelar wicara ini juga dihadiri pula oleh sejumlah keluarga korban, salah satunya ialah Devi Athok yang kehilangan dua putrinya dalam Tragedi Kanjuruhan. Keluarga korban berharap, gelar wicara yang diselenggarakan oleh FORMAH PK itu akan menjadi pemicu bagi kaum akademisi, khususnya akademisi universitas Brawijaya untuk terus bersuara dan turut serta memperjuangkan keadilan bagi para korban tragedi Kanjuruhan.
“Mudah-mudahan banyak kawan-kawan civitas akademika dan adik-adik mahasiswa, bahkan mungkin dari bapak ibu dosen, membantu kita, merawat ingatan kita untuk terus semangat,” ucap salah seorang perwakilan dari keluarga korban.
Tragedi Kanjuruhan memang sudah cukup lama terjadi. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat redup semangat masyarakat serta mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan dalam tragedi ini. Dengan diadakannya gelaran BBTI oleh FORMAH PK FH UB yang mengusung tema “Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Jalan Panjang Mencari Keadilan”, diharapkan dapat menjadi suatu pendorong atau pemicu bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi, serta unsur-unsur lain untuk dapat terus mengawal dan memperjuangkan keadilan dalam tragedi Kanjuruhan.
(ryd/sid)
