Malang, ManifesT – Aliansi Mahasiswa yang terdiri atas Aliansi Mahasiswa Brawijaya (AMARAH), Gerakan Mahasiswa UNISMA Melawan (GEMMA), serta mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kembali mengadakan aksi kamisan di Balai Kota Malang pada Kamis (18/01). Aksi bertajuk “Isu HAM Bukan Isu Tahunan” ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 17 Tahun aksi kamisan yang secara konsisten telah menyuarakan dan menuntut penuaian janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh aktor-aktor negara.
Sebagaimana seperti aksi kamisan yang secara konsisten telah dilakukan selama 17 tahun, peserta aksi yang berpakaian hitam-hitam berbaris di trotoar Balai Kota sembari membentangkan poster-poster tuntutan yang kemudian diikuti dengan orasi oleh beberapa perwakilan mahasiswa. Peserta aksi juga turut menyuarakan slogan “Hidup Korban, Jangan Diam. Jangan Diam, Lawan. Jokowi, Hapus Impunitas” di sela-sela orasi.
Salah satu mahasiswa peserta aksi, Anggito Abimanyu, membantah dan mengecam narasi bahwa isu-isu HAM merupakan isu lima tahunan. Dalam narasi yang beredar itu, dinyatakan bahwa isu pelanggaran HAM merupakan isu yang hanya muncul ketika pemilihan umum (pemilu) guna menjatuhkan citra peserta pemilihan. Sedangkan, aksi kamisan sendiri telah dilakukan setiap hari kamis secara konsisten selama 17 tahun untuk menuntut keadilan, tidak hanya saat mendekati pemilu saja.
“Kita berkumpul di sini bukan lima tahunan. Kalo masih ada temen-temen yang masih menganggap kita berkumpul di sini karena isu lima tahunan, maju ke sini. Kita ada setiap hari kamis, memperingati orang-orang yang telah hilang, orang yang telah dibunuh, orang yang telah diambil paksa dari orang tua-orang tua mereka,” ucap Anggito dalam orasi yang disampaikannya.
Orasi juga disampaikan oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Diva Risma Intan Larasati, dimana ia menyampaikan jika aksi kamisan sejatinya tidak berhenti pada hak asasi manusia saja, melainkan menjadi bentuk konsistensi bagi warga negara Indonesia untuk terus melek atas kondisi bangsa.
“Aksi kamisan menurut saya tidak hanya berhenti pada hak asasi manusia, tetapi adalah suatu bentuk konsistensi kita sebagai warga Indonesia untuk terus melek akan kondisi yang terjadi pada bangsa kita,” ucap Diva dalam orasinya.
Lebih lanjut, Diva juga menegaskan bahwa HAM merupakan hal yang sangat fundamental karena menyangkut nyawa, keluarga, dan kehidupan seorang manusia, tetapi pada kenyataannya hak-hak itu direnggut oleh negara tanpa kepastian.
“Hak asasi manusia itu adalah suatu hal yang sangat amat penting karena amat sangat berkaitan dengan banyak hal. Berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan hidup manusia. dimana yang seharusnya ia bisa melanjutkan kehidupannya, mewujudkan mimpinya, tetapi hal itu direnggut tanpa alasan yang pasti oleh negara,” tegas Diva.
Selain menyinggung keberadaan pelanggar HAM dalam jajaran pemerintahan, juga pentingnya aksi kamisan dalam memperjuangkan HAM, aksi kali ini juga mengingatkan bahwa tragedi Kanjuruhan yang terjadi 2022 silam belum menemui keadilan. Sejumlah peserta aksi membawa poster-poster yang memuat foto beberapa perwira polisi yang seharusnya bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan, tetapi tidak dijatuhi hukuman yang adil. Disinggung pula renovasi Gerbang 13 stadion Kanjuruhan yang mana berpotensi untuk menghapus bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tragedi tersebut.
Kepala Advokasi dan Gerakan Lembaga Yustisi Mahasiswa Islam (LYMI) Pernantian Ginting yang turut hadir dalam aksi kamisan ini memprediksi bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu itu tidak akan pernah selesai, bahkan besar kemungkinan terulang lagi apabila presiden Indonesia nantinya tidak memiliki kacamata HAM dan kacamata Demokrasi.
“Saya memprediksi bahwa pelanggar HAM berat masa lalu itu tidak akan pernah selesai, dan bahkan ada kemungkinan pelanggaran ham berat yang baru, akan terjadi jikalau ternyata orang yang menjadi presiden kita adalah orang yang tidak punya kacamata ham dan kacamata demokrasi,” terang Ginting.
Ginting juga menekankan bahwa bagaimanapun juga Sumber Daya Manusia (SDM) rakyat Indonesia merupakan hal yang harus diperhatikan dan terus diperbaiki. Sebab, sebagai sebuah negara demokrasi, rakyat Indonesia lah yang sejatinya memiliki kedaulatan. Dengan rakyat yang ber-SDM tinggi, rakyat bisa merebut kembali kedaulatannya dan mengarahkan presiden untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Ginting berharap kepada para peserta aksi kamisan untuk terus bersuara menuntut penunaian janji penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan terus menuntut keadilan bagi para korban.
“Suara kita terkadang memang lantang, terkadang memang lemah karena kita capek, kita kecewa akan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Saya harapkan kepada teman-teman, jangan sampai suara kita hilang, jangan sampai kita berhenti bersuara, kalo kata temen-temen pers, mulut dibungkam, pena berbicara”
Aksi kamisan kemudian ditutup dengan doa bersama oleh para peserta aksi untuk mendoakan seluruh korban penghilangan dan pembunuhan oleh pemerintah. Melalui doa tersebut, peserta aksi juga meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa memilih pemimpin yang tepat dan mau memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM.
Penulis : Raynaldy Aulia Mahendra
Editor : Marvella Nursyah Putri
Pimpinan Redaksi : Marvella Nursyah Putri
