Malang, ManifesT – Pekan lalu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) telah mengadakan salah satu ajang yang cukup bergengsi di antara mahasiswa, yakni Pemilihan Mahasiswa Berprestasi atau Pilmapres 2024. Program yang diselenggarakan oleh Kemahasiswaan FH UB dan menggandeng Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Badan Eksekutif Mahasiswa FH UB (Kementerian PSDM BEM FH UB) sebagai mitra itu dimulai sejak Rabu (06/03) hingga akhirnya diumumkan pada Sabtu (09/03).
Meski telah diadakan setiap tahunnya, rangkaian Pilmapres tahun ini sempat menimbulkan polemik, utamanya setelah terjadi perubahan Mahasiswa Berprestasi Utama (Mawapres Utama) pada Minggu (10/03), dari yang sebelumnya diraih oleh Ahmad Rayhan Thoha, menjadi Luthfi Mazara. Apalagi, karena perubahan itu terkesan mendadak dan sepihak.
“Ya cukup kaget juga ya dan cukup mengherankan juga kenapa bisa sampai seperti itu. Akhirnya cukup panas juga karena peserta yang lain itu juga heran kok bisa seperti itu. Tiba-tiba ada keputusan sepihak begitu,” ungkap Thoha.
Menurut Thoha, rangkaian Pilmapres FH UB 2024 sendiri sebenarnya telah berjalan cukup lancar, termasuk saat dikeluarkannya pengumuman Mawapres oleh BEM melalui akun media sosial resminya pada Sabtu malam. Thoha sendiri pada saat itu sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pendaftaran Pilmapres Universitas Brawijaya sembari menunggu terbitnya Surat Keputusan resmi atas penetapan dirinya sebagai Mawapres Utama FH UB.
Namun, keadaan berubah pada Minggu sore, dimana secara tiba-tiba dirinya dihubungi oleh panitia yang memberinya informasi bahwa Mawapres Utama telah diganti setelah dilakukannya penilaian ulang oleh panitia. Diketahui jika penilaian ulang itu dilakukan setelah salah satu peserta Pilmapres FH UB 2024 mengajukan keberatan, yang mana keberatan tersebut didasarkan pada borang penilaian yang didapatkan dari panitia.
Menanggapi informasi tersebut, Thoha menyayangkan terjadinya kebocoran data penilaian kepada salah satu peserta Pilmapres karena ulah oknum panitia. Meski demikian, dirinya juga tidak membenarkan pihak panitia yang pada awalnya tidak memberikan transparansi penilaian sehingga pada akhirnya menimbulkan kecurigaan di antara para peserta Pilmapres.
“Ya itu yang aku sayangkan itu ya di awal itu tidak sama sekali dikasih borang penilaian, dan yang dikasih itu cuma satu pihak saja, satu orang saja. Itu mungkin disebarkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Tapi ya tetap aku sama sekali tidak membenarkan kalau di situ panitia nggak ngasi borang penilaian, di situ ada kesalahan juga pastinya kalau nggak dikasih borang penilaian,” tegas Thoha.
Mengenai transparansi penilaian yang awalnya tidak dipublikasikan, BEM mengungkapkan jika pihaknya sebenarnya hendak meminta transparansi penilaian tersebut kepada pihak kemahasiswaan, utamanya setelah menerima berbagai aspirasi dari peserta Pilmapres pasca pengumuman hasil Pilmapres FH UB 2024 pada Sabtu malam. Namun, karena dirasa sudah larut, BEM, khususnya PSDM memilih untuk memintakan transparansi nilai tersebut pada keesokan harinya.
“PSDM sendiri hendak menghubungi kemahasiswaan itu di pagi hari besoknya karena sudah bukan jam kerja dan tidak etis untuk menghubungi pihak kemahasiswaan di malam hari. Namun, lagi-lagi dari peserta ini sudah mengajukan poin-poin keberatan terlebih dahulu kepada kemahasiswaan,” jelas Menteri PSDM BEM FH UB Dinda Putri Ayudya saat diwawancarai oleh ManifesT.
Lebih lanjut, mengenai kebijakan penilaian ulang yang pada akhirnya diambil oleh panitia, Dinda menuturkan jika kebijakan tersebut telah diinstruksikan oleh Kemahasiswaan FH UB agar tidak ada yang luput, apalagi mengingat timeline Pilmapres FH UB sendiri yang sudah mepet dengan timeline Pilmapres Universitas Brawijaya.
“Dari kemahasiswaan pun sudah memberikan instruksi bahwa untuk dilakukan penghitungan ulang daripada ada yang mis, karena kan memang kemarin timeline-nya itu mepet dan kurangnya sosialisasi juga terkait mekanisme penilaian, apa saja yang harus dinilai,” tutur Dinda.
Usut punya usut, kebijakan penilaian ulang sendiri diambil setelah ditemukannya beberapa indikator penilaian yang ambigu, sehingga memunculkan kerancuan dalam proses penilaian, salah satunya ialah berkaitan dengan bobot nilai yang dirasa tidak selaras dengan kualitas capaian unggulan.
“Ternyata dalam pedoman tersebut ada satu atau beberapa yang sekiranya diinterpretasikan atau diartikan itu ambigu, sehingga terdapat kerancuan ketika panitia ingin mengisi dalam borang penilaiannya, makanya terdapat penghitungan ulang dikarenakan tadi dimana kerancuan dalam pedoman membuat ada beberapa poin yang ternyata sebenarnya itu bobotnya berbeda,” ungkap Presiden BEM FH UB Dylan Gerald Cornelis.
Selain perkara penilaian ulang dan perubahan Mawapres Utama secara kilat, terjadinya kebocoran borang penilaian kepada salah satu peserta Pilmapres juga menjadi isu yang cukup tersorot. Dalam Berita Acara Pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UB, terungkap bahwa kebocoran borang penilaian kepada salah satu peserta pilmapres tersebut disebabkan oleh kelalaian dari salah satu Badan Pengurus Harian (BPH) Kementerian PSDM BEM FH UB yang turut menjadi panitia dalam Pilmapres 2024.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dylan menjelaskan jika yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan tertulis oleh Inspektorat Jenderal BEM FH UB. Kemudian, BPH terkait juga telah diminta untuk membuat video klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial. Pemberian surat pernyataan tertulis sendiri merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang diambil dengan mempertimbangkan sifat kealpaan dari perbuatan yang bersangkutan.
“Kenapa cukup untuk surat peringatan tertulis, dikarenakan secara kewajiban pun sebenarnya bukan suatu masalah yang besar, dimana peserta meminta borang penilaiannya atas hasil yang telah dilakukan oleh peserta, menurut saya itu adalah hal yang umum, diperbolehkan. Cuma disini, poinnya hanya kealpaan dan kelalaian yang dilakukan oleh oknum tersebut, sehingga borang penilaian ini keluar terlebih dahulu,” jelas Dylan.
Adapun mengenai isu-isu miring berupa politisasi Pilmapres FH UB 2024 yang sempat beredar di kalangan mahasiswa, Wakil Presiden BEM FH UB Azka Rasyad Alfatdi secara tegas membantah bahwa BEM melakukan hal tersebut. Azka menekankan bahwa BEM FH UB tidak mendapatkan keuntungan apapun dari dinamika yang terjadi selama Pilmapres FH UB 2024, bahkan justru menjadi salah satu pihak yang dirugikan.
“Jadi kami tidak ada agenda mempolitisasi seperti itu, kemudian kami tidak sama sekali mendapatkan keuntungan apapun, keuntungan materil maupun keuntungan immateril. Karena sama sekali kami tidak mendapatkan keuntungan, justru kami dirugikan atas terjadinya isu-isu yang tersebar akhir-akhir ini,” tegas Azka.
Terkait dengan peristiwa yang terjadi ini, Thoha selaku finalis Pilmapres FH UB 2024 berharap agar di tahun-tahun berikutnya, Pilmapres bisa berjalan dengan lebih siap dan tidak lagi menimbulkan berbagai kesalahan fatal yang mana dapat memunculkan kecurigaan dari berbagai pihak. Untuk itu Kemahasiswaan maupun BEM harus dapat menyusun timeline dan kepanitiaan dengan lebih baik, serta berkoordinasi dengan lembaga otonom (LO) di FH UB, terutama dengan LO yang banyak menyumbangkan prestasi bagi FH UB.
Penulis: Ray, Fara, dan Riza
Editor: Raynaldy Aulia Mahendra
Pimpinan Redaksi: Marvella Nursyah Putri
