Malang, ManifesT- Rabu (21/05) sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, berlangsung diskusi internal antara Ketua Pelaksana terpilih RAJA Brawijaya 2025, para Wakil Ketua Pelaksana, dan jajaran Rektorat Universitas Brawijaya yang bertempat di ruang Wakil Rektor III, lantai 6 Gedung Rektorat.
Agenda diskusi yang sedianya membahas progres pelaksanaan seleksi panitia RAJA Brawijaya 2025 berubah panas setelah beberapa menit berjalan. Salah satu Wakil Ketua Pelaksana, Muhammad Baharudin Yusuf Azis yang akrab disapa Ucup tiba-tiba walk out dari ruangan dengan raut wajah penuh amarah dan suara lantang menolak keputusan yang dinilainya tidak adil. “Aku udah capek loh” tegasnya.
DPM UB Nilai Terjadi Kesewenang-wenangan
Dari pantauan dan hasil wawancara tim ManifesT, kekisruhan bermula dari dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Rektor No. 42 Tahun 2025, khususnya Pasal 17 ayat (3) dan (4) yang mengatur bahwa pelaksana kegiatan RAJA Brawijaya harus berasal dari unsur mahasiswa dan dipilih melalui tim seleksi mahasiswa yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
Sultan Isjad, selaku Ketua DPM UB menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi panitia justru dilakukan oleh panitia dari unsur dosen tanpa keterbukaan, transparansi, atau akuntabilitas.
“Ini melanggar Pertor No. 42 Tahun 2025. Panitia dari dosen justru menabrak hasil seleksi mahasiswa yang sebelumnya telah disusun secara sah dan objektif. Kami menilai ini sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan kami akan mengajukan keberatan secara resmi ke Rektor berdasarkan prinsip contrarius actus dalam Hukum Administrasi Negara,” tegas Sultan.
Lebih lanjut, Ketua Pelaksana terpilih RAJA Brawijaya 2025, Amelia Rizky Ramadhan, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Wakil Rektor III yang menurutnya tidak hanya menyampingkan proses seleksi dari unsur mahasiswa, tetapi juga mengabaikan etika organisasi.
“Saya merasa kecewa terhadap keputusan Wakil Rektor III jajarannya. Struktur kepanitiaan yang diumumkan sangat tidak ideal, bahkan melebar hingga tujuh posisi yang sebelumnya tidak pernah dirancang,” ungkap Amelia.
Konflik tidak berhenti pada persoalan aturan dan prosedur hukum. Permasalahan di lapangan turut mencuat ke permukaan, salah satunya adalah dugaan adanya praktik “arahan tertentu” dalam proses wawancara calon panitia.
Menurut informasi yang beredar secara publik, terdapat dua meja dosen bernomor 53 dan 77 yang disebut memberikan instruksi kepada peserta untuk menyerukan kode kelompok tertentu agar diterima. Bukti percakapan yang mendukung dugaan ini telah dilaporkan ke Wakil Rektor III dan Direktur Direktorat Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti.
“Ini belum bisa kami katakan sebagai pelanggaran karena masih dalam tahap investigasi, tapi bukti awal sudah kami pegang. Yang menjadi persoalan, daftar dosen yang mewawancarai tidak dibuka ke publik, yang membuat proses semakin tidak transparan,” ujar Sultan.
Viery Sanjaya Aruan, salah seorang pengurus DPM UB yang juga hadir dalam diskusi, menyoroti persoalan transparansi. Ia menyesalkan sikap rektorat yang tidak mengizinkan pers mahasiswa meliput jalannya diskusi.
“Kita bicara soal transparansi tapi pers saja tidak boleh masuk. Ini ironis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Viery mengkritik keputusan Wakil Rektor III yang pada akhirnya menerima seluruh pendaftar wakapel tanpa seleksi yang ketat, jika semua pendaftar terpilih akan terdapat 8 wakapel dengan 9 divisi pada RAJA brawijaya tahun ini
“Jika enam wakapel saja dianggap tidak ideal, lalu semua diloloskan begitu saja, ini bukan solusi, justru menambah kekacauan dalam struktur organisasi,” ujarnya.
Amelia menambahkan bahwa sampai pukul 17.00 pada hari yang sama, dokumen hasil screening dan borang penilaian dari para wakapel belum diproses secara adil. Ia menekankan bahwa RAJA Brawijaya adalah milik bersama, bukan milik segelintir orang yang mengatasnamakan ‘kontrak’ yang diduga memiliki muatan politis.
Terkait rumor soal “kontrak koalisi” yang beredar di media sosial, Amelia menyatakan telah membahas hal ini dengan pihak Rektorat. Namun, baik Wakil Rektor III maupun Direktur Direktorat Kemahasiswaan tidak memberikan klarifikasi.
“Pak Jarwo bilang tidak tahu-menahu, Pak Sakti pun tidak memberi tanggapan. Ini menunjukkan minimnya tanggung jawab moral terhadap keresahan publik kampus,” ucap Amelia.
Wakapel Nilai Ada Intervensi DPM
Situasi memanas saat para peserta rapat mendapati bahwa sejumlah pihak dari DPM UB turut hadir dalam pertemuan, meskipun agenda secara resmi hanya ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana. Hal ini dinilai sebagai bentuk intervensi yang memperkeruh suasana.
“Awalnya diskusi berjalan baik. Tapi ketika DPM masuk dan suasana menjadi penuh tuduhan, terutama kepada Amelia, suasana jadi kacau. Salah satu wakapel bahkan menyatakan dirinya muak dan memilih keluar,” kata Razan, salah satu Wakil Ketua Pelaksana.
Pernyataan-pernyataan dari pihak wakapel lainnya mengungkap adanya upaya pembingkaian narasi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah tuduhan pembangkangan yang diarahkan pada wakil ketua pelaksana oleh akun Instagram tidak resmi, padahal diskusi Steering Committee (SC) sebelumnya pun dimediasi langsung oleh Ketua Pelaksana.
“Yang turun dari ruangan bersama Amelia itu bukan wakapel, tapi orang-orang dari DPM dan Panwas. Sementara kami, para wakapel, justru keluar ruangan sendirian. Silakan publik menilai sendiri objektivitasnya,” tutur salah satu wakapel.
Pada pertemuan tersebut para wakapel sangat menyayangkan karena seharusnya terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan, namun dengan adanya intervensi dari pihak DPM pembahasan hanya berputar pada satu topik yang salah satunya terkait UU.
“Poin pertama yang kita bahas itu berkutat pada UU yang kita permasalahkan tentang interpretasi dan itu pun tadi sudah kita bahas secara clear kita kaji ulang bersama-sama oleh Pak Jarwo bersama Pak Sakti, cuma di sini ketika kita semakin chaos dan DPM sudah datang, Mereka tetap mencari celah,” ujar salah satu wakapel.
Selain itu terkait adanya kedatangan dari pihak Steering Committee (SC) kemarin yaitu saudara Faiq, Akbar, dan Zaki saat dilaksanakannya rapat internal. Mereka mengatakan bahwa hal itu tidak semata-mata datang begitu saja, namun saudari Amelia sendiri yang menghubungi para panitia pengarah dikarenakan adanya beberapa hal yang tidak dapat diputuskan. Salah satu wakapel menyampaikan bahwa
“Meluruskan kembali kemarin adanya Steering Committee (SC) bertiga Kak Faiq, Akbar, Zaki Itu bukan semata mata mereka datang untuk melakukan intervensi tapi itu dilakukan secara langsung oleh Amelia yaitu menelepon karena memang ada hal yang yang tidak bisa kita putuskan tadi malam sehingga membutuhkan bantuan dari panitia pengarah seperti itu. Akan tetapi teman-teman dari media, sorry bukan media tapi akun akun Instagram yang kurang bertanggung jawab memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri dan tidak tau kebenarannya seperti apa,” ujarnya.
Terkait adanya hasil seleksi yang belum diserahkan para wakapel menyampaikan kebenarannya, karena mereka merasa bahwa masih terdapat komposisi teknis penilaian yang masih belum selesai dibahas oleh kapel dan para wakapel.
RAJA BRAWIJAYA Milik Bersama?
Amelia selanjutnya menyampaikan harapan serta seruan, agar setiap mahasiswa bisa menjadi bagian dari Panitia RAJA Brawijaya 2025 unsur Mahasiswa.
“RAJA Brawijaya ini milik bersama, bukan milik mereka yang sekiranya ada pada kontrak tertulis yang sedang hangat dibicarakan,” ucap Amelia.
Penulis : Abiy Haidar
Editor : Zuchaira Pratiwi Tahir
Pimpinan Redaksi : Raynaldy Aulia Mahendra
