Malang, ManifesT-Panitia Pemilihan Mahasiswa Raya Universitas Brawijaya 2025 (Pemira 2025) menggelar konferensi pers pada Selasa (04/11). Konferensi pers yang diadakan di ruang jamuan gedung Rektorat dan mengundang jajaran kepanitiaan Pemira, baik panitia unsur mahasiswa maupun unsur dosen, serta lembaga pers mahasiswa (LPM) di lingkungan Universitas Brawijaya.
Melalui konferensi pers tersebut, panitia Pemira 2025 menguraikan beberapa informasi terkait dengan jalannya pesta demokrasi di Universitas Brawijaya pada tahun ini. Salah satunya ialah berkenaan dengan timeline Pemira 2025 yang rencananya akan diawali dengan pengambilan berkas pada Kamis hingga Sabtu (6-8 November 2025). Kemudian dilanjutkan dengan pengembalian berkas pada Minggu (9/11) dan pada hari selasa (11/11) akan dilakukan tes napza, psikotes, serta pengumuman daftar calon tetap (DCT) dan nomor urut bagi para calon kandidat.
Berbeda pada tahun sebelumnya, pemilihan mahasiswa raya universitas brawijaya tahun ini untuk timeline masa kampanye yang pada tahun sebelumnya hanya dilakukan selama dua hari, pada PEMIRA kali ini akan dilakukan selama lima hari berturut – turut.
“Timeline kampanye yang mana tahun lalu itu hanya 2 hari, tahun ini 5 hari,” ungkap ketua pelaksana PEMIRA 2025 yakni Muhammad Akmal Falahuddin
Muhammad Akmal Falahuddin, selaku Ketua Pelaksana PEMIRA 2025 juga menyampaikan adanya beberapa inovasi maupun pembaharuan untuk PEMIRA tahun ini agar dapat berjalan lebih baik dan lebih meriah, diantaranya yaitu konferensi pers, timeline kampanye, serta terkait hal-hal teknis seperti feeds.
Ketua Pelaksana juga menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan transparansi selama proses pemilihan berlangsung, beliau juga menyampaikan bahwa langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kecurangan telah dipersiapkan secara matang melalui pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi bersama Panitia Pengawas (Panwas), dan ia juga menambahkan bahwa seluruh panitia pelaksana telah dibekali prinsip netralitas dan independensi etis, serta telah melalui sesi briefing dan monitoring evaluasi untuk memastikan ritme kerja yang lebih terarah.
“Jadi pastinya kita juga sudah bersinergi ya bersama-sama sudah membuat kesepakatan bahwa kita ada disini dengan prinsip netralitas yang ada, dengan membawa independensi etis masing-masing sehingga Insya Allah kalau upaya yang sudah kita lakukan sejauh ini, tentunya dengan monitoring evaluasi dan juga dari teman-teman Panwas mungkin yang lebih mendalam ya terkait bagaimana untuk mengantisipasi kecurangan. Kalau dari panitia pelaksananya sudah kami briefing, sudah kami sepakati bersama untuk menjalankan sesuai dengan ritme bagaimana kita bekerja ke depannya baik”, tuturnya.
Selain langkah antisipatif, tahun ini panitia juga memperkenalkan nota kesepahaman (MoU) sebagai inovasi baru dalam penyelenggaraan Pemira. Namun keberadaan nota kesepahaman ini cukup disorot dan dikritik oleh LPM karena merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan pada PEMIRA tahun-tahun sebelumnya.
“Memang itu dari inovasi saya pribadi yang terbesit beberapa waktu yang lalu, karena saya juga ada ya waktu itu di RAJA BRAWIJAYA, yang mana waktu itu juga ada nota kesepahaman dan saya lihat semuanya berjalan secara baik dan itu adalah salah satu upaya dan juga salah satu keinginan saya untuk membuat Pemira sedemikian upaya, walaupun mungkin ini adalah konteks yang berbeda, tapi ini kembali lagi salah satu upaya saya untuk meningkatkan Pemira UB 2025 ini pastinya lebih baik lagi,” ucap Muhammad Akmal.
Meski demikian, Ketua Pelaksana mengakui bahwa keberlanjutan nota kesepahaman tersebut masih dalam tahap pembahasan. Panitia akan melakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut sebelum memutuskan apakah nota kesepahaman tersebut akan dilanjutkan, direvisi menjadi SOP, atau dikembangkan ke bentuk lain yang lebih sesuai.
“Setelah notulensi diterima, kami akan mendiskusikan lagi apakah MoU ini akan kami lanjutkan, atau cukup dijadikan panduan internal seperti SOP. Semua masih kami kaji,” ujarnya.
Ketua Panitia berharap agar Pemira UB 2025 dapat berjalan sinergis, transparan, dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin mahasiswa yang benar-benar mewakili aspirasi civitas akademika UB.
“Harapannya, bukan hanya output yang baik, tetapi juga outcome yang berdampak. Supaya nanti, presiden dan wakil presiden EM maupun DPM UB yang terpilih bisa benar-benar menjalankan amanah mahasiswa. Kami berharap proses ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, mulai dari panitia, calon peserta, hingga mahasiswa pemilih, tentang pentingnya integritas, kerja sama, dan kesadaran akan hak serta tanggung jawab mereka. Dengan begitu, Pemira bukan hanya sekadar ajang pemilihan, tapi juga momen penguatan demokrasi kampus dan partisipasi aktif mahasiswa,” tutupnya.
Penulis: Rafiful Kautsar Ritonga, Zaskiyah
Editor: Zuchaira Pratiwi Tahir
Pimpinan Redaksi: Raynaldy Aulia Mahendra
