Malang, ManifesT – Kamis (12/03/2026). Aksi solidaritas bertajuk “Saatnya Katakan Cukup: Tolak Imperialisme Gaya Baru” digelar oleh massa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan Balai Kota Malang pada sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang dinilai problematis setelah bergabung dalam forum Board of Peace. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dianggap berpotensi menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, massa juga menilai terdapat sejumlah kebijakan turunan yang perlu dikaji kembali, termasuk rencana pengerahan militer serta kerja sama perdagangan internasional yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional.
“Tuntutan utama adalah menarik keikutsertaan Indonesia dari forum Board of Peace,” tegas Faridz, koordinator lapangan pada aksi solidaritas kali ini.
Faridz menjelaskan bahwa aksi kali ini membawakan tuntutan agar Indonesia menarik pasukan militernya dan mengevaluasi, atau bahkan membatalkan kebijakan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, aksi kali ini juga menuntut konsistensi pemerintah Indonesia dalam mendukung dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) bangsa Palestina.
“Pihak yang kami tuju tentu adalah eksekutif dan pimpinan negara, yakni Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kami juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” jelas Faridz kepada tim Redaksi ManifesT.
Akan tetapi, Faridz menyoroti beberapa faktor lain yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasi anak-anak muda, terutama mahasiswa, dalam aksi kali ini.
Menurut Faridz, faktor-faktor seperti protes terhadap tindak kekerasan oleh aparat kepolisian baru-baru ini, serta isu-isu nasional lainnya, telah mengalihkan fokus orang-orang dari isu Board of Peace pada saat ini.
Selain itu, mulainya periode libur menjelang Idul Fitri di berbagai universitas di Malang juga berdampak terhadap jumlah partisipan aksi yang dianggap relatif minim.
“Kondisi tersebut tentu mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa dalam aksi kali ini, sehingga jumlah massa yang hadir bisa dibilang masih jauh dari yang kami harapkan bersama,” ungkap Faridz.
Meskipun begitu, Faridz menekankan aspek keberlanjutan dari perjuangan yang dibawakan dalam aksi kali ini.
Ia menjelaskan bahwa, jika tuntutan yang dibawakan dalam aksi kali ini tetap saja tidak terpenuhi, maka langkah yang akan diambil selanjutnya adalah mengajak seluruh universitas di Malang untuk turut bersuara. Hal itu kemudian akan dilanjutkan dengan membawa aksi ke tingkat Jawa Timur, hingga akhirnya sampai ke tingkat nasional, apabila memang tidak mendapat tanggapan.
“Tujuannya adalah memberikan tekanan kepada pemerintah agar menarik keikutsertaan dari forum tersebut serta mengevaluasi perjanjian dagang dengan Amerika Serikat,” Faridz menekankan.
Meskipun skalanya masih belum sebesar yang diharapkan, aksi kali ini tetap membawakan aspirasi masyarakat umum yang menentang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan ART. Ke depannya, diharapkan aksi yang sejenis dapat menggaet massa dalam jumlah yang lebih besar lagi, agar tuntutan yang dibawakan dapat semakin terdengar dan dapat terpenuhi.
Penulis: Gery Andriano
Editor: Andi Imam Rafi
Pimpinan Redaksi: Husein Kurnia Hoetomo
