Malang, ManifesT – Senin (15/06/2026). Ratusan demonstran yang tergabung dalam berbagai elemen pergerakan menggelar aksi massa di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6). Aksi yang mengusung narasi “Indonesia Gawat Darurat” tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat serta minim transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Salah seorang perwakilan massa aksi, Ilham, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan rakyat terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir.
“Bulan Juni ini sudah memasuki pekan kedua, tetapi gelombang kebijakan pemerintah di berbagai sektor terus menimbulkan persoalan. Kami melihat realisasi APBN tidak berjalan secara efisien dan transparan sehingga berdampak pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, hingga kenaikan harga bahan pokok dan BBM,” ujarnya.
Menurut Ilham, rakyat merasa perlu memberikan respons terhadap situasi tersebut melalui aksi massa dan menagih komitmen para wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa massa aksi akan terus mengawal tindak lanjut yang dijanjikan DPRD Kota Malang dalam kurun waktu 3×24 jam.
Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama, yakni menurunkan harga BBM, meningkatkan efisiensi dan transparansi APBN, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan dwifungsi Polri dan TNI, serta mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan berhenti bersikap anti-kritik.
Menanggapi tuntutan tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Malang berusaha turun langsung ke antara rakyat yang berdemonstrasi untuk membuka ruang dialog dengan massa. Namun, upaya tersebut dihadapi dengan rintangan tersendiri, di mana massa terang-terangan menolak dibukanya ruang diskusi, dan menyuruh para fungsionaris pemerintahan yang datang untuk meminta maaf atas nama pemerintahan.
Dalam upaya memulai ruang diskusi tersebut, Amithya Ratnanggani selaku Ketua DPRD Kota Malang berupaya untuk mengawali dialognya dengan meneriakkan “hidup mahasiswa”, yang justru dibalas oleh cemoohan massal oleh para peserta demonstrasi. Dalam memanfaatkan kesempatan berbicara tersebut, Amithya menyampaikan bahwa DPRD Kota Malang tengah berusaha untuk membawakan aspirasi yang ada ke pemerintah pusat, dan dalam amarah massa kemudian mengatakan, “Kami sepakat untuk memberhentikan MBG.”
Selain itu, seorang anggota dewan dari fraksi PDI-P juga dibuat berbicara di hadapan massa, di mana anggota dewan tersebut mengaku menyayangkan karena PDI-P telah “merekrut Mulyono untuk menjadi presiden.” Ia juga meminta maaf atas nama PDI-P atas pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai kurangnya pengawasan
“Kami mendorong untuk menolak keberlangsungan MBG, Koperasi Desa Merah-Putih, dan program-program yang tidak pro terhadap rakyat,” ujarnya.
Meski begitu, cemooh massa yang skeptis terhadap komitmen para anggota dewan tersebut terus berlanjut, sehingga membuat upaya dialog terus berlanjut.
“Nanti usulan teman-teman itu, hari ini langsung silakan, perwakilan kami kirim fax ke faksi kami,” ujar sang anggota dewan guna meyakinkan massa di tempat.
Setelah itu, seorang anggota dewan dari fraksi Gerindra maju berbicara usai berulang kali diminta maju oleh golongan massa. Dalam dialognya, ia menyampaikan bahwa fraksi Gerindra turut meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kurang baik, dan menyampaikan bahwa fraksi Gerindra akan segera membawakan aspirasi yang ada ke pihak pusat.
“Yang pasti hari ini akan kami sampaikan, dan sampai tiga hari ke depan kalian akan mendapatkan update dari kami semua,” jelasnya.
Dalam dialognya, anggota fraksi Gerindra tersebut mempersilakan massa untuk datang “sepuluh kali lebih besar” daripada jumlah massa pada aksi kali ini. Hal tersebut berkaitan dengan janji update dalam 3×24 jam terkait tuntutan yang dikatakan akan dibawakan ke fraksi dan pemerintahan di pusat, yang mana akan ditagih kembali oleh demonstran.
Ketika ditanya apakah ada anggota dari fraksi Gerindra yang memiliki SPPG, anggota dewan tersebut membantah dan mengatakan bahwa setiap kader Gerindra dapat dicek satu per satu terkait hal tersebut. Namun Annisa, korlap pada aksi kali ini, menyampaikan skeptisismenya terhadap pernyataan tersebut.
“Teman-teman hari ini juga sudah tahu sebetulnya bahwa apa yang disampaikan oleh perwakilan fraksi tadi itu semuanya hanya untuk formalitas saja, agar kita tidak menggeruduk masuk kantor DPRD Kota Malang,” ujar Annisa.
Annisa menjelaskan, apa yang disampaikan tersebut justru membuat massa semakin marah, dan hanya akan membuat gelombang kedua aksi ini lebih meriah lagi, dengan pihak massa menuntut pertanggungjawaban dari DPRD Kota Malang.
“Kita akan kembali lagi ke sini dengan massa aksi yang lebih banyak, dan juga akan terus mendesak lebih daripada hari ini,” tegas Annisa.
Penulis: Gery Andriano
Editor: Andi Imam Rafi
Pimpinan Redaksi: Husein Kurnia Hoetomo
